Ratusan Masa PELIR Demo Kejati Kalsel

HABAR_BANUA. KALSEL. Gabungan LSM Anti Korupsi di Kalimantan Selaran yang menamakan diri dalam sebuah gerakan “PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT” disingkat PELIR kembali melancarkan aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Kamis (21/2/2019).

Kedatangan ratusan masa tersebut meminta Kejati Kalsel untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Kalsel, antara lain kasus Bansos, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah kepada KONI dibeberapa kabupaten di Kalsel. Penyalahgunaan wewenang oleh mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) Periode 2014-2019, beberapa indikasi proyek bermasalah di bawah naungan Dinas PUPR Tanah Laut dan penyelidikan tentang kebocoran pipa PDAM Bandarmasih serta penuntasan penyelidikan kasus penganiayaan aktifis LSM dari LEKEM KALIMANTAN.

Kami ingin, semua kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan dituntaskan, begitu juga dengan penyelidikan guna mengungkap kasus penganiayaan terhadap rekan kami Aspihani Ideris dan Abdul Kahar Muzakkir,” tegas salah satu Koordinator aksi, Aliansyah dalam orasinya, Kamis (21/2/2019)

Rekan kami ini seperti Abdul Kahar Muzakkir matanya disiram dengan air cuka getah, sedangkan Aspihani Ideris punggungnya ditusuk dari belakang dengan senjata tajam yang mematikan, “ini perlu diungkap sampai tuntas, sehingga hukum di Bumi Lambung Mangkurat ini harus benar-benar ditegakkan,” ucap Aliansyah dengan keras.

Ditegaskan, meski sudah dilaporkan temuan korupsi kepada aparat penegak hukum Kejati dan Polda, tetapi hingga sekarang tidak ada respon dan tanggapan sama sekali.

Katakanlah, salah satu kasus dugaan korupsi proyek PDAM yang menelan dana sebanyak Rp.75 milyar itu.

“Ini sama sekali tidak ada kejelasan padahal sudah dilaporkan. Untuk itu, kami mendesak kasus dugaan korupsi dituntaskan,” tandas Aliansyah didampingi H Aspihani Ideris, H Anang Misran Hidayatullah (Anang Bidik), Darma Jaya, Iwansyah, H Hasan Rasyad dan perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI) Kalsel, Anang Tony serta puluhan tokoh LSM Kalsel lainnya.

Dalam orasinya, Aliansyah mengatakan, dampak dari kebocoran pipa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Bandarmasih tersebut ratusan ribu warga pun tak bisa menikmati air bersih, “Insiden kemaren membuat masyarakat Kota Banjarmasin mengalami kesulitan air bersih. Jangankan buat mandi, buat ngambil air wudhu aja masyarakat sangat kesulitan,” ujar Aliansyah.

Dari itu, Aliansyah mengharapkan adanya evaluasi terhadap pemasangan pipa PDAM tersebut. Dari itu Aliansyah menduga, pemasangan pipa PDAM yang mengalami kebocoran tersebut tidak memenuhi standar, “ini perlu di audit, kami minta baik pihak Kejaksaan maupun Krimsus Kepolisian melakukan penyelidikan atas insiden yang menghebohkan ratusan ribu masyarakat Banjarmasin ini,” ucap Ali dalam orasinya, Kamis (21/2/2019).

Senada dengan Aliansyah, Aspihani Ideris dalam orasinya juga berharap adanya evaluasi kinerja atas kebocoran pipa Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Bandarmasih. Pihak berwajib perlu melakukan penyelidikan guna mengkaji insiden yang membuat ratusan ribu warga Banjarmasin gundah gulana.

Menurut Aspihani, apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi dalam praktiknya disaat penyelidikan penegak hukum, maka semua itu harus dilakukan audit sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tukasnya dalam orasi di depan Kantor Kejati Kalsel, Kamis (21/2/2109).

Aspihani berkeyakinan, kejadian kebocoran pipa PDAM Bandarmasih seperti yang terjadi beberapa waktu laku itu, merupakan sebuah wujud kelalaian dan diduga kuat kondisi pipa yang dipasang tidak sesuai dengan standarisasi alias tak layak untuk dipasang. Sehingga patut diduga, dalam proyek tersebut adanya permainan yang tidak sehat yang mengarah kepada adanya indikasi korupsi.

Tokoh LSM Kalsel inipun menyerukan dengan lantangnya, jangan main-main terhadap kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ini.

Pendemo yang hendak menemui Kajati ternyata tidak berada di tempat. Sehingga membuat mereka berang, karena Kajati tidak menepati janjinya menemui pendemo.

Sementara itu, pihak Kejati Kalsel mengatakan, kalau Kajati Kalsel sedang tidak berada ditempat, bahwa ia telah melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Kabupaten Tabalong.

“Jika nantinya mau bertemu terlebih dahulu berkirim surat resmi kepada kami,” ujar perwakilan Kejati Kalsel dihadapan ratusan pendemo.

Pantauan awak media ini, setelah usai berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, para tokoh-tokoh pegiat anti Korupsi yang mengatasnamakan diri dalam sebuah gerakan “PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT” disingkat PELIR mendatangi Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel di Jalan Ahmad Yani Km. 4,300 No. 12 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Komplek Bina Brata, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. (TIM)

Selingkuhi Istri Orang, Sekda Pecat Ade Resa Sebagai Satpol PP di Kabupaten Banjar

Gambar : Salah satu kekasih Ade Resa G

KALSEL. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Ir H Nasrunsyah MP menegaskan, menindak tegas dengan memecat pegawai honorer Satpol PP Kabupaten Banjar bernama Ade Resa G.

Ade Resa G merupakan salah satu tenaga honorer anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang berdinas di Kantor Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terbukti melakukan perselingkuhan dengan istri orang.

Menurut Nasrun, hasil pemeriksaan yang di lakukan jajarannya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP berdinas di Kantor Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ini (Ade Resa) mengakui telah menyelingkuhi istri orang.

"Pemeriksaan sudah kami laksanakan, ia (Ade Resa) mengakui bahwa ia benar-benar telah menyelingkuhi istri orang dan beberapa perempuan cantik lainnya," ujar Nasrunsyah saat di hubungi awak media ini via telepon, Senin (11/2/2019).

Dijelaskannya, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan sebuah kabupaten yang relegius sehingga mendapat julukan merupakan kota santri, dan juga Serambi Makkah.

Dari itu sangat tidak pantas aknum pegawainya melakukan perbuatan tidak senonoh dengan menyelingkuhi istri orang, ucap Nasrun.

"Walaupun ia mengakui khilaf dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi, serta bersedia meminta maaf kepada suami dan keluarga perempuan yang diselingkuhinya kita tetap berhentikannya sebagai pegawai di Pemkab Banjar. Sejak sekarang perpanjangan SK honorernya tidak kita perpanjang lagi. Dan dia sudah bukan salah satu bagian dari pegawai di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar lagi," tegas Nasrunsyah kepada wartawan.

Nasrunsyah mengharapkan, perbuatan salah satu tenaga honorer anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP (Ade Resa) ini dapat menjadikan pelajaran penting dan berharga bagi semua pegawai di lingkup Pemkab Banjar, sehingga perbuatan keji tersebut jangan sampai terjadi terhadap pegawai-pegawai lainnya.

Saat awak media ini menelusuri dan bertandang kerumah tempat tinggal Misran yang merupakan orang tua kandung dari Ade Resa di Jalan A. Yani Km 30,5 Komplek Sidodadi RT O5 RW 02 No 08 Loktabat Utara Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan mau konfirmasi terkait kasus yang melilitnya, rumah salah satu pegawai di Dinas Kehutanan tersebut tertutup rapat dan tidak ada orang yang membukakan pintu saat diketok rumahnya. Dan saat yang bersangkutan di hubungi dengan dua nomot via telepon +6285750612604 dan +628125002503 tidak mengangkat.

Gambar salah satu diantara kekasih Ade Resa G

Salah satu warga tetangga Ade Resa yang mana namanya minta tidak disebutkan, saat di tanya awak media ini mengatakan, rumah tersebut milik Misran pegawai di Dinas Kehutanan dan merupakan orang tua kandung Ade Resa.

"Itu benar rumah Misran ayahnya Ade Resa. Ayahnya tu pegawai di Kehutanan. Rumah itu jarang terbuka pintunya," ujar salah satu warga tetangga disekitar rumah tersebut sambil menunjuk kerumah bernomor 08 di Komplek Sidodadi RT 05 RW 02 Loktabat Banjarbaru ini.(red)

LEKEM KALIMANTAN Persoalkan Proyek Laboratorium di Pelaihari

PELAIHARI. Pembangunan gedung Laboratorium Sains dan Teknologi MAN Insan Cendekia Kalimantan Selatan yang terletak di jalan Ahmad Yani RT 5 Km 6 Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan disorot.

Pembangunan gedung dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.297.380.000,00 tersebut telah habis masa kerjanya yakni 180 hari.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Fathurrahman proyek itu dikerjakan Kontraktor PT. Iyhamulik Bengkang Turan konsultan MK, PT. Kreasi Cemerlang Indonesia.

“Investigasi lembaga kami, proyek tersebut mulai dikerjakan sejak 7 Juni 2018 dan sampai sekarang ini Februari 2019 belum terselesaikan. Papan nama nya aja sudah dibuang dan kami dapatkan di tempat sampah. Ini jelas melanggar aturan hukum,” ucap Fathur, Jum’at (1/2/2019).

Kata Fathurrahman, seharusnya pengerjaan proyek tersebut sudah selesai. Namun di awal tahun 2019 ini masih dalam pengerjaan.

Menurut Fathur, bagi kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rapat waktu, maka itu harus mendapatkan sanksi administrasi berupa denda. Karena berdasarkan Peraturan LKPP No. 14/2012 menyatakan bahwa pada dasarnya denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa alias kontraktor pelaksana pekerjaan.

“Ditegaskannya, pada Pasal 120 Perpres No. 54/2010 Jo. Perpres No. 35/2011 Jo. Perpres No. 70/2012, bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan,” tukas Fathurrahman.

Fathurrahman berharap, institusi berwenang harus menegur dan memberikan sanksi sesuai per Undang-undangan yang berlaku terhadap pelaksana proyek gedung Laboratorium Sains dan Teknologi MAN Insan Cendekia Kalimantan Selatan tersebut.

“Insya Allah temuan ini akan kami bawa ke instansi terkait sebagai laporan hasil investigasi yang kami laksanakan”. tuturnya. (H@tim)

Pemda Kotabaru Perlu Perhatikan Halaman MTs Nurul Musthafa Yang Becek

Gambar : Halaman MTs Nurul Musthafa

KOTABARU. Akibat hujan yang terus mengguyur  wilayah Kalimantan Selatan, sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Nurul Musthafa di Kotabaru becek dihalamannya. Akibatnya, para siswa tidak dapat melakukan kegiatan seperti upacara, apel pagi serta berolahraga.

Salah satu pengajar di MTs Nurul Musthafa, Rakhmadi mengaku jika halaman sekolah hanya bisa digunakan saat cuaca panas.

"Kegiatan diluar kelas seperti upacara bendera, olahraga, dan baris berbaris saat mau masuk ke ruang sekolah terpaksa tidak bisa dilaksanakan lagi," katanya, Rabu (30/1/2019).

Rakhmadi yang juga salah satu warga masyarakat Desa Sungai Kupang RT. 01 RW 01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan ini menjelakan, semenjak berdirinya MTs Nurul Musthafa tahun 2001 sampai dengan sekarang 2019 belum ada bantuan yang signifikan dari pemerintah.

"Masih ada fasilitas sekolah yang menurut saya belum bisa berfungsi dengan baik. Contohnya halaman sekolah yang pada saat-saat musim hujan tidak bisa di pergunakan," ucap Rakhmadi.

Menurutnya, pihak MTs Nurul Musthafa beberapa kali mengusulkan perbaikan halaman tersebut ke pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada respons positif dari pihak Pemerintah Daerah Kotabaru maupun dari para dermawan.

Dirinya berharap, pemerintah peduli dengan kondisi sekolah yang memprihatinkan tersebut. "Mudahan-mudahan pemerintah terketuk hatinya, begitu juga para dermawan berkenan membantu mengatasi permasalahan serius halaman sekolah kami becek dan tergenang air ini," pungkasnya.

Tempat pendidikan harus miliki fasilitas  layak

Dihubungi terpisah, Direktur Pemerhati Lingkungan Hidup (PELIH), H Aspihani Ideris menyatakan, dampak becek dan genangan air hujan halaman sekolah tersebut mengakibatkan siswa tidak bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan luar ruangan. "Ini harus jadi perhatian semua pihak".

Menurut aktifis Kalimantan ini, salah satu standar pendidikan nasional itu sebagaimana amanah UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional harus memiliki fasilitas pendidikan yang layak.

"Bukan hanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang di perlukan, SDP (Sumber Daya Pendidikan) juga wajib ditetapkan. Karena SDP itu merupakan sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Prasarana yang tidak memadai akan berimbas terganggunya proses belajar mengajar," kata Aspihani. (Red)

LSM LEKEM TELISIK PROYEK LABORATORIUM DI PELAIHARI

HABAR BANUA KALSEL - PELAIHARI. Proyek pembangunan gedung Laboratorium Sains dan Teknologi di Jalan Ahmad Yani RT 5 Km 6 Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga bermasalah.

Sekretaris Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) Ipriani Suleman Al Qadri mempertanyakan proyek yang berdampingan dengan MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT tersebut di awal tahun 2019 ini masih dalam pengerjaan.

“Aneh, itu kan proyek tahun 2018, kok di awal tahun 2019 ini masih dalam pengerjaan. Mana papan nama poyeknya tidak ada lagi. Jadi sepertinya proyek ini patut di duga bermasalah,” ujar Ipriani mengatakan kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Menurut Ipri, proyek ini sepertinya di bawah naungan Kementrian Agama. Pihaknya pun mengaku sudah melakuan konfirmasi ke salah satu ASN di Kemenag Tanah Laut. Namun anehnya lagi, pihak Kemenag Tanah Laut tidak begitu mengetahui tentang mega proyek pembangunan gedung Laboratorium Sains dan Teknologi tersebut.

“Kemarin kami sudah konfirmasi ke Kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Katanya sih itu wewenang Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Ada apa dengan mega proyek tersebut belum selesai juga dikerjakan?,” tukas Ipriani.

“Kami menduga mega proyek tersebut sudah berakhir masa kontrak pekerjaannya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagi kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah daerah tidak bisa menyekesaikannya sesuai kontrak, maka itu harus didenda,” tegasnya.

Dari itu menurut Ipri, wajar disinyalir banyak kongkalikong dan kebocoran di Kemenag Tala serta Kemenag Provinsi Kalsel, terutama berkaitan dengan pembangunan fisik serta pengadaan alat belajar & laboratorium. (***)

LSM Soroti Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Banjar

Foto Ilustrasi Korupsi Perjalan Dinas Fiktif

HABAR BANUA KALSEL - MARTAPURA. Titik terang kejelasan penanganan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Banjar yang kasusnya sudah tangani langsung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura sejak 2017 sampai sekarang di soroti dan dipertanyakan sejumlah aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Sepertinya kasus perjalan dinas fiktif dewan Banjar ini jalan ditempat, "Kejari Martapura pilih cooling down dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik," ujar Direktur Daerah Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) Kabupaten Banjar, Abdul Kahar Muzakkir, Sabtu (5/1/2018). 

Sejak naik ke tingkat penyidikan pada tahun 2017 dua tahun yang silam, Menurut Zakir kasus ini seperti jalan di tempat. Dan diketika kami mempertanyakan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjar, mereka selalu berdalih perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan, tukas nya kepada sejumlah wartawan.

“Sejak 2017 sampai 2019 ini, satu orangpun tidak ada ditetapkan sebagai tersangka. Padahal data-data penyelidikan dan penyidikan kami rasa sudah terpenuhi untuk menetapkan para koruptor berdasi ini sebagai tersangka, apalagi patut diduga salah satu pimpinan dewan Banjar ini juga melakukan perjalan dinas fiktif dan ini semua aktifis Banjar mengetahuinya, apalagi pihak ke Jaksaan” ujar Zakir menegaskan kepada sejumlah awak media.

Abdul Kahar Muzakkir mempertanyakan sikap Cooling down nya pihak Kejaksaan Negeri Martapura mengusut kasus dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Kabupaten Banjar ini. Ada apa dan mengapa? Insya Allah publik bisa saja menilainya dengan cerdas, celutus nya.

Senada juga, salah satu Direktur Lembaga Pemantau Korupsi (Lempekor) Kalimantan Selatan, Rifka Jaya S.Sos mengatakan, Kejari harus bisa menuntaskan penyidikan dugaan kasus perjalan dinas fiktif dewan Banjar secara terang genderang dan terbuka kepublik, apalagi kasus ini diduga kuat melibatkan salah satu putra Bupati Banjar sendiri, "Kejari harus bersikap profesional dalam bertindak, jangan sampai hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Ini adalah revolusi moral bagi penegak hukum di Kabupaten Banjar," tegas Rifka saat di temui wartawan, Sabtu (5/1/2018).

Menurut Rifka, lembaganya terus memantau kinerja Kejari Martapura dalam menangani kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Banjar, "Kami akan pantau terus kasus ini dan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan kami sampaikan ke KPK di Jakarta supaya penanganan kasus tersebut tidak jalan ditempat seperti anda-anda lihat sendiri," tukas Rifka Jaya yang juga salah satu pengurus Jaringan Nasional Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN).

Senandung kata, Derektur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), H Aspihani Ideris juga mempertanyakan sikap cooling down penanganan kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Banjar, "sikap diam penanganan kasus tersebut sama halnya dengan memperlihatkan tidak professional nya Kejari Martapura dalam menangani kasus yang menghebohkan publik ini," ujarnya Sabtu (5/1/2018) saat ditemui sejumlah awak media di Markas Daerah Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN) Kabupaten Banjar, Sekumpul RT 04 RW III Martapura.

Aspihani memaparkan, Undang-Undang mengatur semua tentang proses hukum dari penyelidikan sampai penyidikan hingga sampai penetapan tersangka. Jika penyidikan pihak Kejari dalam penanganan dugaan kasus perjalanan dinas fiktif dewan banjar ini sudah memiliki dua alat bukti, maka kaus ini harus di usut sampai tuntas. Akan tetapi jika sebaliknya, tidak ada bukti sebagaimana di atur di KUHP Pasal 109 ayat (2), maka pihak penyidik berwenang untuk melakukan langkah penghentian penyidikan perkara dan menerbitkan SP3. (***)

Aspihani Kritisi Rusaknya Jalan Penghubung di Beruntung Baru

Foto ruas jalan di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar 

KALSEL - MEDIA BANUA. Jalan Handil Gayam yang menghubungkan dua desa terletak di Desa Kampung Baru dengan Desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan rusak parah dan banyak menimbulkan lobang-lobang yang digenangi air hujan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), H. Aspihani Ideris saat investigasinya, Rabu (2/1/2018) menyatakan, Tidak kurang sepanjang 5 kilometer, jalan penghubung di dua desa tersebut mengalami kerusakan cukup parah sehingga menimbulkan lubang dan genangan air dimana-mana "genangan air di ruas jalanan menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas, itu jalannya penuh dengan lobang dan sangat membahayakan pengendara yang melintas," ujar tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Gambut Raya ini saat investigasinya ke lokasi jalan tersebut, Rabu sore (2/1/2019).

Menurut Aspihani, informasi yang di dapatkan lembaganya, jalan penghubung dua desa masing-masing Desa Kampung Baru dan Desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru ini belum setahun diperbaiki, namun dirinya menyayangkan jalan tersebut sudah rusak parah. "Sepertinya kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut tidak begitu maksimal sehingga belum setahun proyek jalan penghubung dua desa tersebut sudah rusak parah", ujar Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini.

Aspihani yang diketahui sebagai Calon Legeslatif Provinsi Kalimantan Selatan ini mengharapkan, pemerintah daerah secepatnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut sebelum berdampak dan mengakibatkan jatuhnya korban, "Saya bersama lembaga LEKEM KALIMANTAN akan memperjuangkan, agar jalan penghubung dua desa ini secepatnya diperbaiki. Silakan dicatat itu janji kami," tegas mantan anggota DPRD Banjar Periode 2004-2009 ini.

Senada juga, Arman yang merupakan salah satu warga Desa Kampung Baru mengharapkan, pemerintah segera memperbaiki jalan penghubung dua desa yang terlihat rusak berat ini, "Kami sangat berharap minta diperbaiki jalan rusak ini. Apalagi jalan desa ini rusaknya cukup parah dan cukup panjang sampai ke Desa Jambu Raya desa tetangga kami," ujar Arman mengatakan sambil menunjukkan beberapa ruas jalan yang rusak tersebut.

Menurut Arman, dirinya berharap ada anggota dewan yang berkunjung dan melihat jalan yang rusak ini, sehingga hati mereka tergugah dan mau memperjuangkan untuk perbaikan jalan tersebut, "Oh anggota dewan, tolong pang kami perhatikan, lihat jalan desa kami rusak parah. Jangan hanya berkampanye saya mendatangi kampung kami. Disaat kalian terpilih pun diharap kan berkenan berkunjung ke kampung kami," tutur Arman kepada wartawan, Rabu sore (2/1/2019).

Senada juga, tokoh pemuda desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru, Imamuddin mengatakan, kerusakan jalan penghubung dua desa masing-masing Desa Kampung Baru dengan Desa Jambu Raya Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini sudah berjalan sekitar 5 bulan yang silam, dan sekarang sudah terlihat rusaknya cukup parah dan tidak jarang mengakibatkan kecelakan bagi pengendara yang melintas dijalan tersebut.

Imam berharap, pemerintah secepatnya tanggap dan peduli untuk memperbaiki jalan umum ini, "Jalan ini merupakan jalan alternative bagi masyarakat dalam perjalan melaksanakan aktivitas. Jalan ini juga untuk menuju ke ibu kota Kalimantan Selatan Banjarmasin dan menuju ke berbagai daerah lainnya. Saya berharap secepatnya jalan ini diperbaiki. Mudah-mudahan lewat media ini suara kami di dengar oleh pemerintah dan para anggota legislatifnya," harapnya. (TIM)